TARAKAN – Rencana pemindahan sebagian pusat pelayanan pemerintahan ke wilayah Tarakan Utara dinilai dapat menjadi katalis pemerataan pertumbuhan ekonomi antarkawasan, sekaligus mengurangi beban aktivitas yang selama ini terpusat di Tarakan Barat dan Tengah. Hal tersebut disampaikan Pengamat sekaligus Akademisi Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Margiyono.
Menurut Margiyono, selama ini aktivitas ekonomi dan bisnis di Tarakan masih terkonsentrasi di wilayah Barat dan Tengah, sehingga menimbulkan kepadatan aktivitas dan inefisiensi ekonomi. Konsentrasi tersebut juga mulai memicu kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Yos Sudarso dan Jalan Jenderal Sudirman.
“Kalau aktivitas ekonomi terkonsentrasi di satu titik, maka akan terjadi inefisiensi. Gejalanya bisa dilihat dari penumpukan arus dan kemacetan pada event tertentu,” ujarnya.
Margiyono menjelaskan bahwa investasi pemerintah dalam bentuk fasilitas publik mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian wilayah. Ia mencontohkan keberadaan Universitas Purnio dan markas Angkatan Laut di Tarakan Timur yang mendorong tumbuhnya usaha perbengkelan, rumah makan, kos-kosan, hingga jasa laundry.
“Keberadaan kampus dengan ribuan mahasiswa mendorong aktivitas ekonomi baru. Ini menunjukkan bahwa kehadiran institusi publik bisa menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.
Lebih lanjut, Tarakan Utara dinilai memiliki potensi strategis karena memiliki lahan yang relatif luas dan topografi yang lebih datar dibandingkan wilayah lain. Selain itu, harga lahan di kawasan tersebut masih lebih rendah dibandingkan Tarakan Barat dan Tengah, sehingga dinilai lebih efisien untuk pengembangan pusat pelayanan pemerintahan.
Ia menilai relokasi sebagian kantor pemerintahan ke Tarakan Utara dapat menciptakan arus pergerakan manusia yang lebih besar, yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya sektor usaha baru seperti perumahan, kuliner, jasa, dan perdagangan.
“Kalau ada kantor di sana, akan ada arus orang. Arus orang itu pasti membutuhkan layanan ekonomi, mulai dari warung makan sampai perumahan,” katanya.
Margiyono juga menilai langkah relokasi dapat membuka peluang optimalisasi lahan dan gedung pemerintahan di pusat kota untuk kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi. Pemanfaatan aset tersebut, menurutnya, berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Secara konsep ekonomi, kawasan dengan nilai lahan tinggi sebaiknya dimanfaatkan untuk aktivitas bisnis agar memberikan nilai tambah maksimal bagi daerah,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pembangunan dilakukan secara bertahap dan realistis sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah, dengan tetap memprioritaskan belanja pegawai dan pelayanan publik yang bersifat mendesak. (Sdq)
