TARAKAN – Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, menyambut kedatangan tim Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk memantau langsung pelaksanaan dua program unggulan pendidikan nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Penggerak (SPPG).
Kunjungan yang berlangsung pada Rabu (22/12025) pagi, melibatkan tiga sekolah dasar dan menengah di kota tersebut, sebagai upaya memastikan program-program tersebut benar-benar berdampak positif bagi siswa.
Didampingi Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, dan kepala bagian, Ibnu Saud Is memimpin rombongan ORI yang dipimpin Anggota Ombudsman, Indraza Marzuki Rais.
Fokus utama pemantauan adalah mengevaluasi implementasi MBG, program pemberian makanan bergizi gratis bagi pelajar, serta Sekolah Rakyat.
Kedua program ini, yang digulirkan pemerintah pusat sejak awal 2025, diharapkan mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas gizi serta pembelajaran di daerah terpencil seperti Kalimantan Utara.
Pagi itu, tim memulai kunjungan di SD Utama 2 Tarakan, di mana puluhan siswa kelas awal sedang menikmati sarapan bergizi yang disediakan melalui MBG.
“Kami melihat langsung bagaimana makanan ini tidak hanya memenuhi standar gizi, tapi juga disukai anak-anak,” ujar Indraza Marzuki Rais usai berbincang dengan kepala sekolah.
Dialog serupa dilanjutkan di SMA Muhammadiyah 2 Tarakan, di mana guru-guru berbagi pengalaman tentang integrasi SPPG dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti klub sains dan seni berbasis proyek.
Sementara itu, di Sekolah Rakyat, tim memeriksa fasilitas belajar, termasuk ruang kelas modular dan perpustakaan digital, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional.
Pemeriksaan tidak berhenti pada obrolan informal. Rombongan ORI juga melakukan inspeksi mendalam terhadap infrastruktur pendukung, seperti dapur sekolah untuk MBG dan laboratorium inovasi untuk SPPG.
“Ini bukan sekadar laporan kertas, kami ingin fakta lapangan yang bisa menjadi cermin bagi perbaikan,” tambah Indraza.
Pemerintah Kota Tarakan menilai kunjungan ini sebagai momentum berharga untuk kolaborasi lintas lembaga.
“Kami berkomitmen penuh untuk program ini, tapi masukan dari Ombudsman sangat krusial agar manfaatnya merata ke setiap anak Tarakan,” kata Ibnu Saud Is.
Hasil pemantauan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret, yang bisa memperkuat alokasi anggaran daerah dan pelatihan tenaga pendidik di masa depan.
Di tengah tantangan logistik di wilayah kepulauan seperti Tarakan termasuk distribusi bahan makanan segar untuk MBG, inisiatif seperti ini menandai komitmen nasional terhadap pendidikan inklusif. (adv)
