TARAKAN – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Utara, Muhammad Hatta, menegaskan komitmennya untuk segera melakukan konsolidasi internal partai usai menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan di Yogyakarta.
Hatta mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyatukan langkah seluruh pengurus di tingkat wilayah dan daerah guna memperkuat struktur organisasi. Namun, ia mengakui agenda kedewanan serta kegiatan nasional partai masih menjadi prioritas dalam waktu dekat.
“Insya Allah setelah kegiatan-kegiatan partai, termasuk Musyawarah Kerja Nasional di Makassar dan Bimtek anggota DPRD fraksi PPP di Bali, kami akan fokus konsolidasi di daerah,” ujarnya pada Senin (9/2/26).
Terkait target Pemilu 2029, Hatta menegaskan pihaknya menargetkan peningkatan perolehan kursi legislatif baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Saat ini, PPP Kaltara memiliki satu kursi DPRD Provinsi dari Tarakan, sementara di tingkat kabupaten/kota terdapat kursi di Kabupaten Tana Tidung, Malinau, dan Tarakan, serta belum memiliki kursi di Kabupaten Nunukan.
“Target kami tidak muluk-muluk. Minimal setiap kabupaten/kota bertambah satu kursi, dan di provinsi juga bertambah satu kursi sehingga bisa menjadi dua,” katanya.
Menurut Hatta, daerah yang dinilai memiliki potensi peningkatan perolehan kursi DPRD Provinsi berada di Bulungan, Tana Tidung, dan Tarakan.
Ia juga menjelaskan bahwa proses penunjukan Ketua DPW dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berdasarkan rekomendasi tim formatur di daerah. Dari dua nama yang diajukan, DPP akhirnya mempercayakan posisi Ketua DPW PPP Kaltara kepada dirinya.
Terkait dinamika internal partai, Hatta mengakui masih terdapat persoalan yang belum sepenuhnya selesai di tingkat pusat. Ia berharap DPP dapat menuntaskan persoalan tersebut demi kesiapan partai menghadapi Pemilu 2029.
“Harapan kami, DPP bisa menyelesaikan persoalan internal sehingga persiapan ke 2029 lebih matang dan solid,” ujarnya.
Untuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, Hatta menyebut DPP memberikan waktu tiga bulan bagi DPW untuk melaksanakan musyawarah daerah guna membentuk struktur kepengurusan baru.
Ke depan, ia berharap masyarakat Kalimantan Utara semakin mempercayakan aspirasi politiknya kepada PPP sebagai partai berbasis Islam.
“Kami berharap kepercayaan masyarakat meningkat sehingga target penambahan kursi bisa tercapai,” pungkasnya. (Sdq)
