TARAKAN – Rekrutmen Badan Ad Hoc tinggal menggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari KPU RI. Bagi masyarakat ingin menjadi anggota Badan Ad Hoc, bisa mendaftar melalui SIAKBA mulai dari sekarang.
Hal tersebut disampaikan Anggota KPU Kota Tarakan Herry Fitrian dalam sosialisasi tatap muka pengenalan SIAKBA kepada Camat dan Lurah se-Kota Tarakan di Royal Tarakan Hotel, Selasa (8/11/22).
“Alhamdulillah semalam PKPU 8 Tahun 2022 tentang rekrutmen Badan Ad Hoc itu sudah keluar, cuman untuk proses rekrutmennya itu untuk materi masih kerangkanya saja masih belum fix kita menunggu juknisnya. Biasanya PKPU keluar abis itu keluarlah sebuah juknis yang akan mengatur proses rekrutmen Badan Ad Hoc itu,” kata Herry.
Dikatakan Herry, setelah juknis keluar, baru diketahui tahapannya mulai tanggal pengumuman, pendaftaran, tes tertulis, tes wawancara, pengumuman hasil hingga pelantikan.
“Itu masih kita tunggu untuk juknisnya, tapi setidaknya masyarakat yang akan mendaftar sesembari menunggu juknis itu keluar atau pun tahapan keluar itu, bagi masyarakat yang ingin mendaftar silahkan daftar ke akun SIAKBA dulu. Jadi ketika sudah mendaftar ke akun SIAKBA ketika pengumuman itu keluar, itu otomatis akan muncul sendiri di akun itu makanya sering-sering login aja di akun SIAKBA,” ujar Herry.
Dijelaskan Herry, bagi masyarakat ingin mendaftar, dipersilahkan membuka website Siakba.Kpu.go.id. Jadi seluruh warga negara indonesia minimal 17 tahun sampai 55 tahun, atau sudah menikah walaupun umurnya 15 tahun, bisa mendaftar. Selain itu bukan anggota Partai Politik (Parpol).
“Saran saya bagi calon PPK maupun PPS, daftarlah dihari pertama jangan daftar dihari terakhir, itu biasanya akan terjadi overload. Kenapa daftar hari pertama, kendalanya kalau misalnya belum lengkap terus dia daftar di hari terakhir kita tunggu sampai jam 12 malam belum lengkap, ya dia otomatis akan gugur di berkas. Jadi diharapkan kalau bisa di hari-hari awal mendaftar,” jelas Herry.
Ditambahkan Herry, persyaratan yang dibutuhkan mendaftar Badan Ad Hoc seperti surat kesehatan, ijazah yang dilegalisir dan beberapa persyaratan lainnya. Untuk lengkap persyaratan, tunggu juknis terbit.
“Jadi PPK ada 4 Kecamatan, 1 PPK itu ada 5 anggotanya jadi ada 20 orang dibutuhkan. Kalau untuk PPS itu ada 3 anggotanya jumlah Kelurahan di Tarakan itu ada 20 jadi 60 orang. Total 80 yang akan kita rekrut semua,” beber Herry.
Terkait sudah 2 periode, diterangkan Herry di sistem SIAKBA dimulai dari awal. Jadi yang sudah pernah menjadi Badan Ad Hoc selama 2 periode, bisa ikut daftar.
“Kenapa periode ini kita hapuskan, karena sering terjadi kita tidak bisa menghitung periodesisasi disebelum-sebelumnya. Karena mungkin ada SK yang tercecer, kan kita membuka lagi SK-SK PPK/PPS yang tahun-tahun pemilu sebelumnya. Jadi periodesisasi baru dimulai dari SIAKBA,” tutup Herry.(Mt)
