TARAKAN – Komisi III DPRD Kalimantan Utara menegaskan pentingnya kesiapan pelayanan transportasi laut menjelang puncak arus mudik Lebaran. Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menyampaikan bahwa aspek keselamatan, ketersediaan tiket, serta pengawasan armada menjadi perhatian utama legislatif.
Jufri mengungkapkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk KSOP Kelas II Tarakan, Pelni, dan Pelindo, untuk memastikan pelayanan pelabuhan berjalan aman dan tertib selama periode mudik.
Komisi III menekankan agar penjualan tiket kapal dilakukan secara transparan dan berbasis data pribadi penumpang guna mencegah praktik percaloan. Legislator juga meminta agar tidak ada pembelian tiket dalam jumlah besar oleh pihak tertentu yang dapat merugikan masyarakat.
“Tarakan merupakan simpul utama pergerakan penumpang di Kalimantan Utara. Karena itu, kami minta pengawasan di pelabuhan benar-benar maksimal dan petugas posko siaga penuh,” ujarnya, Rabu (4/3/26).
Selain pengendalian tiket, Komisi III juga mendorong penambahan armada apabila terjadi lonjakan penumpang. Menurut Jufri, operator pelayaran perlu bersikap proaktif agar tidak terjadi penumpukan penumpang yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan dan keselamatan.
Aspek kelaikan armada turut menjadi sorotan. Komisi III menegaskan agar ram check kapal dilakukan secara ketat oleh instansi berwenang, mencakup kondisi mesin, bodi kapal, alat keselamatan, hingga sistem navigasi. Kapal yang tidak memenuhi standar diminta tidak dioperasikan.
Komisi III juga mengingatkan agar kapasitas angkut tidak dilanggar dan seluruh penumpang wajib menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan.
“Keselamatan tidak boleh ditawar. Semua armada harus siap sebelum H-5 Lebaran,” tegas Jufri.
Melalui pengawasan intensif ini, DPRD Kaltara berharap arus mudik dan balik Lebaran di wilayah Kalimantan Utara dapat berjalan aman, tertib, dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat pengguna transportasi laut. (Sdq)
