TARAKAN – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal rencana pembangunan Jembatan Bulan hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Ketua Komisi III, Jufri Budiman, menegaskan bahwa proyek penghubung antara Kota Tarakan dan daratan Kalimantan tersebut harus kembali menjadi prioritas pembangunan strategis, setelah bertahun-tahun tak terdengar kelanjutannya.
Menurutnya, proyek Jembatan Bulan bukan hanya kepentingan Kalimantan Utara, tapi juga Kalimantan secara keseluruhan. Hal ini menyangkut konektivitas, logistik, hingga percepatan ekonomi.
“Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kami dari Komisi III memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini pak gubernur untuk mungkin kami ingin membahas bersama dengan DPRD bagaimana ini kita akan bawa ke tingkat pusat,” tegas Jufri kepada media.
Menurut Jufri, padatnya arus kendaraan di Kota Tarakan dan terbatasnya akses transportasi menuju wilayah daratan Kalimantan menjadi alasan mendesak untuk merealisasikan proyek Jembatan Bulan.
Ia menilai keberadaan jembatan akan menjadi solusi permanen yang membawa dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Mungkin kita akan melobi pertama di Bapanes Mungkin kalau memang ada kesempatan kita bisa ketemu audiens dengan Kepala Negara dalam hal ini Pak Presiden Pak Prabowo untuk menyampaikan rencana Jembatan Bulan ini,” ucapnya.
Komisi III juga akan mendorong pembaruan terhadap desain atau master plan yang pernah disusun di masa Gubernur sebelumnya.
Jufri mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda untuk membahas kemungkinan revisi rencana trase jembatan.
“Kondisi di lapangan sudah berubah. Tambak yang dulu tidak produktif, sekarang mungkin sudah aktif. Harus dibicarakan ulang. Tapi semangatnya tetap sama bagaimana Jembatan Bulan ini bisa kita realisasikan,” kata Jufri.
Ia menambahkan, proses pembangunan ini harus tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan kepentingan para pengusaha yang mungkin terdampak, namun tetap berpijak pada kepentingan strategis daerah.
Jufri juga menanggapi kekhawatiran bahwa pembangunan jembatan bisa berdampak pada sektor lain seperti transportasi laut dan budidaya rumput laut. Menurutnya, hal tersebut tidak akan menjadi hambatan berarti.
“Jalur jembatan berbeda dengan jalur nelayan rumput laut, yang kebanyakan berada di sisi laut lepas Pantai Amal. Untuk speedboat pun tetap akan digunakan karena masih dibutuhkan akses cepat. Jadi tidak akan terganggu secara signifikan,” jelasnya.
Jufri menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah provinsi, dan kepala daerah lainnya di Kalimantan Utara untuk mendorong pemerintah pusat agar menaruh perhatian terhadap proyek ini.
“Saya sebagai Ketua Komisi III tentu berharap banyak kepada pemerintah Provinsi untuk sama-sama kita datanglah ke pusat namanya kita di daerah ini kan bagaimana caranya kita untuk mengupayakan anggaran pusat itu bisa lari ke Kalimantan Utara karena kalau dengan anggaran APBD Provinsi maaf-maaf kita saja sekarang keteteran,” ujarnya. (*)
