JAKARTA – Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Munir Ahmad mengatakan di tengah masa pandemi ini belum semua daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).
Ia berharap pemerintah daerah (pemda) segera menyusun RUKD agar tercipta sinergi perencanaan ketenagalistrikan nasional, baik Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN.
Munir dalam informasi tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Jumat, juga menyampaikan program-program prioritas subsektor ketenagalistrikan yang hingga saat ini terus didorong, seperti peningkatan kapasitas nasional melalui program 35.000 MW, program peningkatan rasio elektrifikasi, program peningkatan kebutuhan listrik dengan mendorong kendaraan bermotor listrik dan PLTS Atap, serta program stimulus keringanan tagihan listrik khususnya bagi masyarakat yang paling terdampak pandemi COVID-19.
Selain itu program mendukung industri pengolahan mineral dalam negeri (smelter) dan melistriki kawasan strategis seperti Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menjadi program prioritas yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemda, PLN, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu mengatakan arah pembangunan ketenagalistrikan berupaya untuk menggunakan energi setempat khususnya dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Pemanfaatan PLTU akan diusahakan dengan co-firing, yaitu mensubtitusi batu bara dengan biomassa. Ia berharap perencanaan tersebut dapat dilaksanakan PLN bekerja sama dengan pemda.
Sementara itu Kepala Dinas ESDM Pemprov Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menceritakan pengalaman dalam penyusunan RUKD. Ia berharap adanya review atas indikator keberhasilan sektor listrik setelah tercapainya target-target peningkatan rasio elektrifikasi.
“Perencanaan ketenagalistrikan harus diimplementasikan agar dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu adanya review atas indikator-indikator pembangunan ketenagalistrikan, selain rasio elektrifikasi juga perlu tolok ukur baru yaitu konsumsi per kapita,” kata Sujarwanto.
EVP Electricity System Planning PLN Edwin Nugraha Putra mengatakan PLN mengajak pemda merencanakan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem, khususnya penggunaan EBT.
“Kerja sama antara pemerintah, pemda, dan PLN sangat kami butuhkan. Apalagi dengan adanya COVID-19 yang dibutuhkan selanjutnya adalah perencanaan beban, sehingga dapat disinergikan dengan suplai listrik,” katanya.(sha)
