TARAKAN – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Jufri Budiman, menegaskan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi warga Pantai Amal RT 11, Tarakan Timur, terkait kondisi infrastruktur dan masalah harga hasil laut, khususnya rumput laut. Hal itu disampaikan saat reses penjemputan aspirasi masyarakat yang digelar di lokasi pada Rabu (4/2/26).
Warga menyampaikan keluhan utama tentang kondisi jalan dari kawasan Providen yang tembus ke Selipi, jalan yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh Pertamina. Meskipun perbaikan sebagian sudah dilakukan pihak Pertamina, warga khawatir jalan akan kembali longsor saat hujan sehingga mengganggu mobilitas petani dan akses hasil panen ke pasar atau tempat penampungan.
Jufri mengatakan aspirasi itu penting karena jalan tersebut berpotensi menjadi akses alternatif kedua bagi para petani.
“Kalau itu sudah masuk kewenangan pemerintah kota, tentu jalan akan jadi tanggung jawab pemerintah kota dan perawatannya berkelanjutan,” ujar Jufri, yang menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Wakil Wali Kota Tarakan untuk mengupayakan pengalihan kewenangan (hibah) jalan agar menjadi tanggung jawab pemerintah kota Tarakan.
Selain masalah infrastruktur, Jufri juga menyoroti disparitas harga rumput laut di Tarakan. Menurut pengakuan petani di Pantai Amal, harga rumput laut di tingkat petani di Tarakan hanya sekitar Rp 8.000 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan wilayah lain. Jufri menyebut ketimpangan ini sebagai hasil permainan rantai bisnis dan biaya logistik, yang membuat harga di Tarakan anjlok. Ia menambahkan bahwa DPRD akan memperjuangkan solusi agar petani mendapat harga yang layak sehingga perekonomian lokal bergerak lebih baik.
“Kami terus berdiposisi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Untuk masalah harga, pada akhirnya terkait kebijakan di tingkat pusat dan kementerian terkait,” kata politikus dari Partai Gerindra ini.
Salah satu usulan strategis yang diangkat ialah membuka jalur transportasi laut langsung dari Tarakan menuju pabrik pengolahan di daerah lain, khususnya Pare-Pare, yang dikenal memiliki pabrik rumput laut. Dengan akses kapal langsung, diharapkan petani tidak perlu memutar jalur panjang melalui pelabuhan lain sehingga efisiensi biaya angkut dapat meningkatkan harga yang diterima petani.
Ketua Komisi III itu menegaskan langkah teknis akan dibahas bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan instansi terkait.
“Kita akan bangun satu persepsi bersama agar ada solusi kapal langsung dari Tarakan ke Pare-Pare. Ini penting supaya petani bisa tersenyum,” ujarnya.
Reses di Pantai Amal juga menjadi momen bagi DPRD untuk menyerap masukan lain dari masyarakat yang berkaitan dengan akses pertanian laut dan fasilitas penunjang ekonomi lokal. Jufri menegaskan DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui dialog formal dengan pemerintah daerah dan langkah advokasi ke kementerian terkait.
DPRD berharap koordinasi lintas tingkat pemerintahan dapat segera menemukan solusi jangka pendek untuk perbaikan akses dan solusi jangka panjang untuk memperbaiki struktur harga rumput laut, sehingga kesejahteraan petani di Tarakan Timur meningkat. (Sdq)
