TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan mendesak PT Phoenix Resources International (PRI) untuk lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses perekrutan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa, usai melakukan kunjungan kerja ke perusahaan tersebut.
Adyansa mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus memantau dan melakukan evaluasi terhadap komitmen PT PRI dalam menyerap tenaga kerja lokal. “Kami akan terus melakukan hearing dan koordinasi dengan pihak perusahaan dan dinas terkait untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat Tarakan terpenuhi,” tegasnya.
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah rendahnya persentase tenaga kerja lokal yang diterima oleh PT PRI, yakni hanya sekitar 20 persen dari total keseluruhan. DPRD Tarakan menilai angka ini jauh dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Kami merasa ada kecolongan dalam hal ini. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam memfasilitasi masyarakat lokal agar mampu bersaing mendapatkan pekerjaan di perusahaan sebesar PT PRI,” ujar Adyansa.
Untuk mengatasi permasalahan ini, DPRD Tarakan akan mendorong dilakukannya pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja lokal, sehingga mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PT PRI. Selain itu, DPRD juga akan meminta data yang lebih rinci terkait rencana perekrutan ke depan, agar dapat dilakukan penyesuaian dengan ketersediaan tenaga kerja lokal.
“Kami optimistis bahwa masyarakat Tarakan memiliki potensi yang besar untuk mengisi berbagai posisi di PT PRI. Namun, perlu adanya dukungan dari semua pihak agar hal ini dapat terwujud,” tambah Adyansa.
Dengan nilai investasi yang mencapai Rp 22 triliun, PT PRI diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Kota Tarakan. Namun, DPRD mengingatkan agar perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Kami ingin agar PT PRI tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga bagi masyarakat Tarakan, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja,” pungkas Adyansa. (*)
