TARAKAN – Menampung aspirasi dan keluhan masyarakat dan pelaku usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Forum Konsultasi Publik.
Forum ini bertema Kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pelaku Usaha dalam mendukung Kemudahan Berusaha di Provinsi Kalimantan Utara pada Kamis, 30 November 2023.
Forum konsultasi publik ini bertujuan mendengarkan permasalahan dari pelaku usaha dalam berinvestasi melalui laman Online Single Submission (OSS).
Kabid Kajian Kebijakan dan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kaltara, Radiah Yolohio, S.H., M.AP mengatakan, konsultasi publik ini menghadirkan beberapa narasumber juga pelaku usaha di Tarakan.
“Kami ingin DPMPTSP itu tidak dianggap mempersulit investasi yang masuk ataupun berbelit-belit. Karena dengan adanya OSS ini, mereka mengatakan kesulitan. Padahal mudah saja,” katanya, Kamis (30/11/2023).
Dalam pengurusan perizinan investasi ini pihaknya juga telah diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 2021 agar mempermudah pelaku usaha dalam berinvestasi.
“Kita harus mempermudah izin berusaha di daerah. Tapi kita belum punya Pergub. Kendalanya di situ,” sambungnya.
Terkait kesulitan dalam laman sistem OSS yang dikeluhkan oleh sebagian pelaku usaha, menurutnya tak mudah dalam mengembangkan suatu sistem aplikasi. Pihaknya masih membutuhkan anggaran lebih guna mengembangkan aplikasi tersebut.
Kendati begitu, pihaknya tetap berkomitmen untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan.
“Kita kaji permasalahan mereka. Kita menampung keluhan pelaku usaha maupun yang mau berusaha. Kita seleksi dan mengetahui apa permasalahannya agar kita tindak lanjuti,” tutupnya. (adv)
