TANJUNG SELOR – Implementasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) terus diperkuat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di kabupaten dan kota.
Disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPK Kaltara, Yosua Batara Payangan, TPBIS merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pengguna perpustakaan.
“Secara spesifik, tujuan TPBIS adalah terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,” katanya, Rabu (13/12/2023).
Program transformasi perpustakaan sudah dilaksanakan di Kaltara pada tahun 2020. Total ada 4 perpustakaan umum daerah kabupaten kota dan 9 perpustakaan desa penerima manfaat program pada tahun 2022.
“Pada tahun 2023, Kaltara kembali dipercaya dengan terpilihnya 7 perpustakaan umum desa/kelurahan, yaitu Desa Kaliamok, Desa Kuala Lapang dan Seimengaris di Kabupaten Malinau serta Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Kampung Enam, Kelurahan Karang Balik dan Kelurahan Mamburungan di Tarakan,” jelasnya.
Yosua meminta pengelola perpustakaan yang telah mengikuti pembekalan bisa menjadi motor penggerak dan mewujudkan layanan perpustakaan yang tepat sesuai perkembangan teknologi. Sehingga perpustakaan mampu mendampingi masyarakat menghasilkan produk bernilai tambah dan berdaya saing melalui beragam kegiatan literasi dan pelatihan keterampilan di perpustakaan.
“Pengetahuan dan keterampilan yang didapat harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas sebagai pengelola perpustakaan yang dapat diterapkan di lingkungan maupun di perpustakaan,” ujarnya.
Pihak pengelola diminta dapat mewujudkan transformasi layanan perpustakaan. Mulai dari penyusunan rencana kerja dan kecakapan yang dapat mendukung pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan meliputi strategi TPBIS.
Melalui strategi TPBIS, diharapkan ada peningkatan layanan perpustakaan, pelibatan masyarakat dan advokasi kepada pihak-pihak yang berpotensi mendukung kegiatan perpustakaan dalam berbagai bentuk. Termasuk pemanfaatan ragam teknologi sebagai publikasi guna branding perpustakaan yang lebih berdaya.
“Hal yang lebih penting dan mendapat perhatian adalah perlu adanya komitmen baik pemangku kebijakan dan pengelola perpustakaan dalam implementasi program. Sehingga benar-benar terlaksana dan bermanfaat, tidak hanya bagi perpustakaannya tapi juga masyarakat sekitar,” katanya.(adv)
