Jakarta – Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai rekor tertinggi, dari hasil survei Y-Publica menunjukkan bahwa sebanyak 82,2 persen, dengan 9,6 diantaranya menyatakan sangat puas.
“Kepuasan publik terhadap Jokowi sangat tinggi pada momentum politik menjelang Pemilu 2024 dapat mempengaruhi pilihan dalam ajang Pilpres,” kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam keterangannya di Jakarta, pada Sabtu.
Sedangkan yang merasa tidak puas hanya 16,8 persen, sebagian di antaranya sebanyak 1,0 persen saja yang menyatakan sangat tidak puas. Sisanya masih ada yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 1,0 persen.
Kepuasan publik juga cenderung naik sejak survei bulan Maret 2020, meskipun sempat melorot setelah Indonesia dihantam gelombang kedua pandemi COVID-19. Pada pertengahan tahun 2023 kepuasan publik kembali naik di atas batas psikologis 80 persen dan terus bergerak naik.
Kenaikan hingga mencatat rekor kepuasan terjadi ketika Indonesia memasuki tahun politik, yakni menjelang Pemilu 2024. Selama ini wacana keberlanjutan program Jokowi terus digaungkan, bahkan pernah memunculkan gagasan untuk memperpanjang pemerintahan hingga tiga periode.
Seiring dengan redupnya ide yang tidak didukung oleh konstitusi, Jokowi memutuskan untuk cawe-cawe dengan mengarahkan dukungan kepada figur-figur yang diharapkan mampu melanjutkan kepemimpinan pasca-2024.
Tingginya tingkat kepuasan publik menjelang pemilu yang bakal menentukan formasi kepemimpinan nasional pasca-Jokowi diperkirakan bakal berpengaruh terhadap preferensi publik dalam memberikan pilihan terhadap pasangan capres-cawapres.
Menurut Rudi, pasangan capres-cawapres yang tampak paling didukung Jokowi dan bisa menjamin keberlanjutan program berpeluang kuat mendulang dukungan suara yang signifikan.
“Cawe-cawe Jokowi akan dibuktikan, apakah pemilih akan mengikuti arah dukungan Jokowi,” tandas Rudi.
Selama dua periode pemerintahan Jokowi meletakkan pondasi yang kuat untuk mewujudkan mimpi besar membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045 mendatang, atau tepat 100 tahun peringatan kemerdekaan.
“Jokowi menggencarkan pembangunan infrastruktur untuk menghilangkan hambatan logistik, yang berarti pula memeratakan kue pembangunan ke daerah-daerah, hingga puncaknya tekad untuk memindahkan ibukota negara (IKN) ke Kalimantan,” tegas Rudi.
Keberlanjutan menjadi pertaruhan besar bagi Jokowi, sehingga cawe-cawe pun tak terhindarkan.
“Capres-cawapres yang kurang kuat komitmennya soal keberlanjutan, atau bahkan menolak terutama soal IKN, cenderung bakal ditinggalkan oleh sebagian besar pemilih,” pungkas Rudi.
Survei Y-Publica dilakukan pada 15-22 November 2023 kepada 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.
