AMERIKA SERIKAT dan sekutu Barat terlibat perdebatan tajam dengan Rusia dan China dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Kamis, 12 Maret 2026, terkait program nuklir Iran. Washington memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat pembenaran atas perang yang dilancarkannya terhadap Teheran dua pekan terakhir.
Dalam pertemuan Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara yang dipimpin AS, dua negara pemilik veto, yakni Rusia dan China berupaya memblokir pembahasan mengenai komite yang bertugas mengawasi dan menegakkan sanksi PBB terhadap Iran.
Namun upaya tersebut gagal setelah ditolak melalui pemungutan suara dengan hasil 11 negara mendukung pembahasan, dua menolak, dan dua abstain. Utusan AS untuk PBB, Mike Waltz, menuduh Moskow dan Beijing mencoba melindungi Teheran dengan menghambat kerja komite sanksi yang dikenal sebagai Komite 1737.
“Semua negara anggota PBB harus menerapkan embargo senjata terhadap Iran, melarang transfer dan perdagangan teknologi rudal, serta membekukan aset keuangan yang relevan,” kata Waltz di hadapan Dewan Keamanan.
Ia menambahkan bahwa ketentuan PBB yang diusulkan untuk diberlakukan kembali bertujuan secara khusus untuk menghadapi ancaman dari program nuklir, rudal, serta persenjataan konvensional Iran, termasuk dukungan Teheran terhadap kelompok yang dianggap sebagai terorisme.
Baca juga : https://infoindo.co.id/pertamina-patra-niaga-kalimantan-siagakan-pasokan-energi-ramadan-idul-fitri-2026/
Menurut Waltz, Rusia dan China tidak menginginkan komite sanksi yang berfungsi efektif karena ingin melindungi Iran dan mempertahankan kerja sama pertahanan dengan negara tersebut. Waltz juga merujuk laporan terbaru dari International Atomic Energy Agency (IAEA) yang menyebut, Iran sebagai satu-satunya negara tanpa senjata nuklir yang telah memproduksi dan menyimpan uranium yang diperkaya hingga 60 persen. Ia juga menuduh Teheran menolak memberikan akses kepada IAEA untuk memeriksa persediaan tersebut.
Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menuding Washington dan sekutunya menyebarkan “histeria” mengenai dugaan rencana Iran untuk memperoleh senjata nuklir. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh laporan IAEA dan justru digunakan untuk membenarkan aksi militer terhadap Iran.
“Hal ini dilakukan untuk melancarkan aksi militer lain terhadap Teheran dan memicu eskalasi besar situasi di Timur Tengah dan sekitarnya,” kata Nebenzya.
Perwakilan China untuk PBB, Fu Cong, juga mengkritik keras Washington. Ia menyebut AS sebagai pihak yang memicu krisis nuklir Iran dengan menggunakan kekuatan militer di tengah proses negosiasi diplomatik.
Menurut Fu Cong, tindakan tersebut justru merusak upaya diplomasi yang sedang berlangsung. Di sisi lain, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menegaskan bahwa program nuklir negaranya bersifat damai. Ia juga menyatakan Teheran tidak akan mengakui upaya apa pun untuk menjatuhkan kembali sanksi terhadap Iran.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya menggunakan isu program nuklir Iran sebagai dasar pembenaran atas serangan militer terhadap negara tersebut. Trump pada Maret lalu mengatakan Iran dapat memiliki senjata nuklir dalam waktu dua minggu jika AS tidak menyerang tiga fasilitas nuklir utama Iran. Namun sejumlah sumber menyebut klaim tersebut tidak didukung oleh penilaian intelijen AS.
Sementara itu, United Kingdom dan France menyatakan kepada Dewan Keamanan bahwa pemberlakuan kembali sanksi terhadap Iran dapat dibenarkan karena kegagalan Teheran menjawab kekhawatiran internasional mengenai program nuklirnya.
Pemerintah Prancis bahkan menyatakan IAEA tidak lagi dapat menjamin sepenuhnya bahwa program nuklir Iran bersifat damai, dan persediaan bahan nuklir negara tersebut disebut cukup untuk membuat sekitar 10 perangkat nuklir. (rtr/vv/red)
