TARAKAN – Aksi demonstrasi buruh menolak Undang-undang Omnibus Law berlangsung di Kota Tarakan, pagi tadi. Para demonstrasi langsung disambut oleh Walikota Tarakan, dr Khairul dan Ketua DPRD Tarakan, Al Rhazali serta unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Tarakan lainnya.
Dalam orasinya, Walikota Tarakan, dr Khairul mengungkapkan tiga poin dari hasil pertemuannya dengan para perwakilan aksi buruh menolak UU Omnibus Law. Meski diketahui, para buruh membawa dua tuntutan aspirasi, yakni menolak undang-undang omnibus Law Cipta kerja, dan mendesak Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang).
“Tadi kita sudah bertemu dengan perwakilan aliansi buruh mendengar aspirasi perwakilan buruh, baik dari SP Kahutindo, dan SBSI. Tadi sudah dirumuskan kita sepakat bersama-sama nanti akan meneruskan penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, itu yang pertama,” ungkapnya saat menyampaikan hasil pertemuan dengan perwakilan buruh, Senin (12/10/2020).
Baca juga : Unjuk Rasa Lagi, Mahasiswa Minta DPRD Nunukan Tolak UU Omnibus Law
Baca juga : 4 Orang Terluka Saat Unjuk Rasa Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja
“Yang kedua, mengusulkan kepada bapak presiden, mendesak kepada bapak presiden untuk menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menolak, mengganti UU cipta kerja yang merupakan bagian klaster daripada Undang-undang Omnibus Law,” sambungnya.
Meski konsep daripada dua isi tuntutan para buruh tidak tertuang langsung secara tertulis. Namun, dr Khairul berjanji, akan segera menerbitkan surat tersebut kemudian ditandatangani untuk dikirim ke pusat.
Baca juga : DPRD Nunukan Belum Dapat Pastikan Sikap Tolak Omnibus Law
“Yang ketiga tadi disepakati bersama dengan perwakilan, kita besok perwakilan buruh mengonsep suratnya untuk kita tandatangani bersama Ketua DPRD dan Walikota mengirim kepada bapak presiden, kepada ketua DPR RI, dan juga kepada Menteri Dalam Negeri,” tutupnya. (*/ny)
Jangan lupa nonton video orasi Walikota Tarakan, dr Khairul klik dibawah ini!
