TARAKAN – Komisi II DPRD Kota Tarakan meminta Dinas Pendidikan setempat menyiapkan data sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang hingga saat ini belum menerima layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan utama dalam pertemuan pengawasan yang digelar bersama pemangku kepentingan terkait.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, mengatakan data tersebut diperlukan sebagai dasar pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Kota Tarakan.
“Kami minta Dinas Pendidikan menyiapkan data sekolah SD dan SMP mana yang sampai hari ini belum terima program MBG. Itu yang pertama,” ujarnya (9/2/26).
Simon mengakui masih terdapat sekolah yang belum terlayani oleh program MBG, sehingga perlu dilakukan pendataan menyeluruh untuk memastikan pemerataan layanan.
“Kita akui ternyata kita juga ada kelepasan. Ternyata ada beberapa sekolah yang sampai hari ini belum dilayani MBG,” katanya.
Menurutnya, data tersebut akan menjadi bahan bagi Komisi II untuk memanggil pihak terkait guna mengidentifikasi kendala pelaksanaan di lapangan. Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan program nasional yang harus dirasakan secara merata oleh seluruh siswa, termasuk di sekolah swasta.
“Ini program nasional. Harus merata semua masyarakat, khususnya anak-anak kita di sekolah. Jadi kita cari permasalahannya apa, lalu sama-sama cari solusinya,” tegasnya.
Komisi II DPRD Tarakan menargetkan data dari Dinas Pendidikan dapat segera disampaikan, sehingga langkah tindak lanjut dan rekomendasi kebijakan dapat disusun untuk memastikan tidak ada sekolah yang tertinggal dalam program MBG. (Sdq)
