TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Kaltara Investment Forum (KIF) 2023 di Lanud Anang Busra, Sabtu (19/8/2023). Kegiatan ini guna mendorong peningkatan investasi di Bumi Benuanta.
KIF ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara bekerjasama dengan KPw BI Kaltara. Mempromosikan sejumlah peluang investasi yang ada dan telah disusun dalam dokumen investment project ready to offer (IPRO).
Kepala DPMPTSP Kaltara, Ferry Ferdinand B mengatakan, saat ini telah tersedia data dan dokumen investasi yang siap ditawarkan ke para calon investor potensial. Setidaknya ada 17 dokumen IPRO siap disampaikan kepada investor dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 triliun.
“IPRO yang ada meliputi berbagai sektor yakni infrastruktur, pertanian (ketahanan pangan), industri hilirisasi, pariwisata, enegi dan kawasan industri hijau,” ungkapnya.
Apalagi Kaltara merupakan provinsi yang sangat strategis di wilayah ASEAN timur atau Indopasifik. Hal ini juga karena Kaltara berbatasan langsung dengan Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam, yang tergabung dalam forum BIMP-EAGA yang memiliki tujuan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan ASEAN timur.
Selain itu, Kaltara berada di jalur alur laut kepulauan indonesia (ALKI) II yang langsung menghadap samudra pasifik. Ini tentu sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi Kaltara.
Lanjut Ferdinand-sapaan akrabnya-bedasarkan proyeksi, penerimaan negara dan daerah dari ALKI II berpotensi mencapai USD 1,5 juta per harinya.
“DPMPTSP terus melakukan terobosan untuk mencapai peningkatan ekonomi Kaltara melalui peningkatan realisasi investasi sesuai target yang telah ditentukan, baik oleh Pemda maupun pusat melalui BKPM RI. Jika dilihat tren realisasi terus meningkat sejak tahun 2020 lalu, di mana realisasi di 2020 mencapai Rp 3,2 triliun, 2021 realisasi Rp 5,7 triliun, kemudian tahun 2022 realisasi mencapai Rp 13,7 triliun dan semester I 2023 sudah mencapai Rp 9,4 triliun,” ujarnya.
Investasi merupakan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang harus menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karenanya harus didukung dengan kebijakan yang pro investasi melalui peraturan daerah dan peraturan gubernur agar ada kepastian hukum sesuai yang diinginkan para investor.
“Pada kegiatan KIF ini juga dilaksanakan kegiatan MoU Signing antara investor dengan vendor lokal yang ada di Kaltara. Ini sebagai wujud komitmen kita untuk mendorong pola kemitraan antara usaha besar dengan UMKM yang ada di daerah sesuai Peraturan Menteri Investasi atau Perka BKPM RI no 1 tahun 2022,” tegasnya.
Kemudian, DPMPTSP Kaltara juga memberikan kesempatan kepada para kepala DPMPTSP kabupaten kota dan Asosiasi Pengusaha se-Kaltara untuk memaparkan IPRO-nya masing-masing dan setelah itu ada sesi One on One Meeting dengan calon investor.
“Kami sangat optimis kegiatan KIF 2023 akan memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi Kaltara ke depan, khususnya dalam mencapai target realisasi investasi,” tutupnya. (adv)
