BANGKA BELITUNG – Dalam rangkaian Munas II Asosiasi Pemerintah Kepulauan dan Pesisir Indonesia (ASPEKSINDO), Gubernur Kalimantan Utara Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum memberikan paparan mengenai masalah yang dihadapi Indonesia terutama perairannya.
Menurut Gubernur, masalah perairan yang kerap menjadi pembahasan adalah terkait perbatasan negara, hilangnya pulau-pulau kecil dan perencanaan tata ruang yang masih berbasis daratan.
Dikatakannya, potensi sumber daya alam bawah laut terutama di perbatasan saat ini menjadi incaran negara-negara maju dengan berbagai macam strategi, seperti pelanggaran yang dilakukan nelayan asing di laut natuna utara.
“Hal ini perlu diatasi pemerintah serta partisipasi masyarakat untuk mencapai Indonesia yang utuh dan berdaulat sebagai negara maritim di mata internasional,”kata Gubernur.
Gubernur memberi contoh di Kaltara, di mana secara umum karakter wilayah perbatasan di provinsi termuda itu terbagi dua yakni perbatasan pedalaman dan pesisir. Keduanya, kata Gubernur memiliki cara penanganan yang berbeda yang disesuaikan dengan kondisi riil yang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara.
“Hal ini merupakan tantangan besar bagi Pemprov Kaltara dalam menghindari kerugian negara serta menguatkan tekad sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”jelas Gubernur.
Dibeberkan Gubernur, ada beberapa penanganan yang menjadi solusi untuk memecahkan persoalan di perbatasan. Dari sisi geografis, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, pembangunan pulau-pulau terluar dapat berfuai ganda yakni sebagai fungsi pertahanan dan keamanan, seperti dari praktik penyelundupan senjata, barang-barang ilegal, narkoba dan pencurian hasil laut.
Sedangkan dari sisi ekonomi, berupa peluang untuk dikembangkan sebagai wilayah potensial yang berbasis industri sumberdaya. Misalnya, industri perikanan, pariwisata bagari dan industri.
Selanjutnya dari fungsi ekologi, seperti pengatur iklim global. Kaltara sendiri memiliki Taman Nasional Kayan Menyatang yang menjadi paru-paru dunia dengan luas jutaan hektar. Jika itu dikelola dengan maksimal akan menjadi sumber energi alternatif dan sistem penunjang lainnya.
“Karena itu, perlu dilakukan pengelolaan dan pengamanan yang baik. Terlebih melihat posisi strategis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan samudera,”jelas Gubernur.
Karena itu, melalui Munas II ini gubernur berharap komitmen Aspeksindo, dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir Indonesia. Khususnya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. (Adpim)
