TARAKAN – Komisi III DPRD Kota Tarakan mendesak Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) untuk lebih inovatif dalam menyebarkan informasi publik, khususnya melalui platform media sosial.
Desakan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (3/9/2025), yang membahas kendala pengelolaan informasi publik di kota tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Randy Ramadhana, menyoroti bahwa pengelolaan informasi publik di Tarakan belum optimal.
Ia menekankan pentingnya memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, hingga TikTok untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.
“Media sosial sangat terbuka. Informasi pelayanan publik tidak hanya melalui website, tetapi bisa disampaikan dengan bahasa yang lebih milenial, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit,” kata Randy.
Randy juga menyampaikan harapannya agar Kepala DKISP yang baru, Endah Sarasningaih, dapat membawa perubahan positif. Ia menilai program prioritas pemerintah kota telah berjalan baik, namun kurang dipublikasikan.
“Program pemerintah sudah bagus, realisasinya di lapangan juga baik. Tapi, minimnya publikasi membuat masyarakat belum tahu sejauh mana keberhasilannya,” ujarnya.
Selain media sosial, Randy juga menyinggung soal videotron di Tarakan yang sudah tidak lagi berfungsi karena usia dan kondisi yang tidak memadai. Ia berjanji Komisi III akan bekerja sama dengan pemerintah kota untuk mengupayakan pengadaan videotron baru pada 2026.
“Visualisasi adalah cara unik untuk menyampaikan informasi saat ini. Kami akan bahas lebih lanjut agar Tarakan punya videotron yang layak,” tambahnya.
Kepala DKISP Tarakan, Endah Sarasningaih, menyambut baik masukan dan dukungan dari Komisi III. Ia mengakui adanya keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran, tetapi optimistis dapat meningkatkan kinerja.
“Kami bersyukur atas dukungan Komisi III, terutama untuk mempublikasikan program unggulan Wali Kota dan mengaktifkan kembali videotron serta baliho,” kata Endah.
Ia juga mengajak awak media untuk turut membantu menyosialisasikan kinerja pemerintah.
“Dengan dukungan media, kami ingin masyarakat tahu apa yang telah dilakukan pemerintah, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman atau anggapan bahwa pemerintah tidak bekerja,” pungkasnya. (sdq)
