TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berencana memperluas strategi pencegahan dan penanganan HIV/AIDS dengan pendekatan lintas-sektor. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, yang menegaskan rencana dewan untuk tidak hanya mengandalkan intervensi kesehatan semata, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sosial, agama, dan psikologi.
“Sebenarnya ini baru satu bagian dari rencana kami di DPRD Kaltara, itu untuk HIV AIDS. Tetapi HIV AIDS ini nanti targetnya juga kami akan bicaranya ke LGBT yang lagi marak, baik di Tarakan maupun di Kaltara,” ujarnya pada Kamis (22/1/26).
Ia menyebutkan langkah awal yang dilakukan DPRD adalah dialog dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), dengan agenda lanjutan yang melibatkan lebih banyak pihak.
“Terus kemudian, kita baru masuk dulu bicara di dinkes, nanti kemudian minggu depan kita akan lanjut dengan stakeholder terkait,” kata Syamsuddin.
“Jadi nggak hanya dinas kesehatan, tapi juga nanti kita masuk ke dinas pemberdayaan perempuan, MUI, kemudian yang lain lah. Jadi ini nggak bisa hanya satu bagian, tapi dari bagian yang lain,” tambahnya.
Menurutnya, data yang dibahas tadi, menunjukkan pola penularan yang penting untuk dicermati. Dengan Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL), ia mengambil kesimpulan harus segera ditangan yang bersifat preventif, agar penyebarannya dapat dihentikan.
“Coba kita lihat dari data Tarakan aja, bahwa ternyata penyebaran yang paling tinggi itu kan adalah lelaki penyuka seks sama laki-laki. Jadi memang kan dari situ kan, dan saya yakin ini banyak. Jadi kalau ini tidak dilakukan langkah-langkah yang sifatnya preventif, nanti akan menyebar menjadi lebih luas,” bebernya.
Berdasar temuan ini, DPRD Kaltara mendorong agar strategi pencegahan tidak hanya menekankan aspek pengetahuan kesehatan atau pendekatan spiritual. Ia menekankan perlunya pendekatan holistik.
“Karena ini nggak hanya bisa kita masukin hanya penyampaian dari aspek spiritual agama, tapi juga dari aspek psikologi. Kemudian dari aspek kesehatan, dan lain sebagainya,” tegasnya.
“Nggak bisa. Kalau kita hanya menyampaikan dari aspek satu, misalnya dari pengetahuan aja, tentu anak sekolah nggak kena, tapi ternyata kan mereka terkena. Ada dari aspek lainnya, jadi aspek psikologinya, dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya memang dari rangkaian yang harus kita tindak lanjutin. Nggak bisa hanya sentuhannya spiritual aja, nggak bisa hanya sentuhannya pengetahuan saja, tapi dari aspek kejiwaan juga jadi hal yang penting. Termasuk keluarga,” tambahnya.
Dalam diskusi tadi, sejumlah masukan ringan sempat disampaikan oleh anggota dewan lain, termasuk usulan untuk memasukkan aktivitas seperti di gym atau pesantren sebagai bagian dari ruang intervensi. Menanggapi itu, Syamsuddin menyatakan keterbukaan terhadap berbagai segmen.
“Iya. Jadi kan memang terintegrasi ya,” ungkapnya.
Ia menambahkan tidak ada satu ruang tunggal yang lantas dianggap penyebab. Sebaliknya, risiko dapat muncul di berbagai tempat.
“Kan banyak yang tempat-tempat yang dianggap rentan, risiko tinggi, tetapi kita lihat masuklah semuanya. Karena di gym juga mungkin bisa, tetapi di baik sekolah-sekolah agama juga memungkinkan bisa tadi itu. Jadi seperti itu. Jadi ruangnya itu kita perlebar,” bebernya.
Terkait tingginya jumlah kasus HIV di Tarakan yang menjadi perhatian dalam pertemuan, Syamsuddin mengatakan perlu kehati-hatian dalam membaca data. Ia memaparkan dua kemungkinan. Pertama, faktor demografis karena jumlah penduduk Tarakan relatif lebih besar. Kedua, peran Tarakan sebagai pintu gerbang yang aktif yang memungkinkan mobilitas tinggi dan interaksi lintas daerah.
“Boleh jadi memang karena jumlah penduduk Tarakan itu lebih besar. Kemudian yang kedua dia merupakan pintu gerbang. Tetapi boleh jadi tadi memang banyak PL-PLnya, terus juga banyak memang pintu-pintu yang mereka lakukan, misal haji dan sebagainya yang tidak dilakukan oleh daerah lain,” katanya.
Syamsuddin juga mengisyaratkan kemungkinan perbedaan angka antar daerah bisa dipengaruhi oleh tingkat proaktivitas masing-masing kabupaten/kota dalam pelaporan dan penjangkauan.
“Boleh jadi Tarakan itu memang lebih banyak, atau boleh jadi memang karena Tarakan itu memang proaktif dibanding dengan kabupaten-kota yang lain. Sehingga boleh jadi di kabupaten-kota yang lain itu jumlahnya sedikit karena tidak proaktif. Makanya ini kita perlu polua pertemuan di akan data,” kata syamsuddin.
Menutup keterangannya, Syamsuddin menegaskan rincian program dan bentuk intervensi akhir akan ditentukan setelah dialog teknis dengan Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan lain.
“Tergantung penanganannya. Nanti kan begini, kita akan bicara sama dinkes. Kalau kaitannya ke dinkes. Tapi nanti akan kita bicara juga di aspek-aspek yang lain. Apa nih yang mau kita indikan. Sehingga minggu depan itu penting untuk di follow up,” pungkasnya.
DPRD Provinsi menekankan komitmen untuk merancang strategi yang komprehensif dan terukur, yang memperhitungkan aspek kesehatan, agama, psikologi, pemberdayaan, serta peran keluarga dan komunitas. Sementara itu, narasumber berharap agar intervensi yang dirancang bersifat preventif dan berkelanjutan agar penyebaran HIV tidak meluas ke kelompok-kelompok lain.
Dengan rencana pertemuan lanjutan antara DPRD, Dinas Kesehatan, serta sejumlah elemen masyarakat, Tarakan dan Kaltara berada pada titik awal penguatan kebijakan pencegahan HIV/AIDS yang lebih menyeluruh. Publik menunggu langkah konkret yang tidak hanya mengedukasi, tetapi juga menjangkau kelompok rentan melalui pendekatan berbasis bukti dan sensitivitas sosial. (Sdq)
